Kementerian ESDM Revisi Aturan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Revisi Aturan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Revisi Aturan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Pekerja menyelesaikan pekerjaan jaringan SUTET di Tangerang, Banten, Senin (2/1/2021). Pasukan ini dikenal dengan tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

ENERGIA.ID – Kementerian ESDM revisi aturan jaringan transmisi tenaga listrik. Ini terjadi karena blackout dan pohon sengon memasuki ruang bebas jaringan transmisi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) telah mengevaluasi penyebab blackout di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2019 silam.

Salah satu dugaan penyebab terjadinya blackout tersebut di karenakan pohon sengon yang memasuki Ruang Bebas Jaringan Transmisi.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, agar insiden blackout tidak terulang, Kementerian ESDM telah menyesuaikan beberapa penyesuaian regulasi.

Di antaranya terkait penambahan pengaturan batasan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi.

Regulasi mengatur pengaturan batasan pemanfaatan ruang bebas adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah.

Kemudian Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Regulasi ini merupakan salah satu turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain mengatur Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, regulasi ini juga mengatur kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain yang berada di atas tanah tersebut.

Karena tanah tersebut di gunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan.

“Kami berharap dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 ini dapat membantu pelaku usaha untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang muncul pada saat pembangunan,” katanya.

“Kemudian pengoperasian dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujar Rida, dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Ketentuan Ruang Bebas Transmisi Jaringan Listrik

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara tersebut menyampaikan, beberapa pokok aturan Ruang Bebas dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021 yang merevisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015 antara lain perubahan jenis jaringan transmisi.

Dari 11 jenis menjadi 16 jenis jaringan transmisi. Penambahan ketentuan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi mengatur aktivitas yang tidak boleh di lakukan di bawah jaringan transmisi.

Serta penambahan ketentuan ambang batas paparan medan elektromagnetik yang sebelumnya belum di atur.

“Ruangan di sisi kiri, kanan dan bawah bebas secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam Ruang Bebas,” ujar Wanhar.

Dalam regulasi ini di atur beberapa ketentuan agar masyarakat tidak melakukan beberapa aktifitas di tempat tersebut.

Seperti menanam tanaman yang memasuki Ruang Bebas, membangun bangunan, penimbunan BBM, merusak atau memanjat jaringan transmisi, bermain layang-layang, balon udara, drone.

Hingga menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.

“Pemegang hak atas tanah, bangunan, atau tanaman yang tidak melaksanakan ketentuan Ruang Bebas yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Keselamatan Ketenagalistrikan dapat sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan,” ucap Wanhar.

Aturan Kompensasi Jaringan Transmisi

Rida menyampaikan bahwa jaringan transmisi tenaga listrik merupakan infrastruktur vital yang di butuhkan untuk menyalurkan energi yang di bangkitkan oleh pembangkit listrik.

Pada tahun 2030 pemerintah telah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar kurang kurang lebih 40 Giga Watt. Sehingga di perlukan tambahan jaringan transmisi tenaga listrik sepanjang kurang lebih 47.000 kms.

Sebelum melakukan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) maupun Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Terdapat kegiatan kompensasi yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Kompensasi merupakan pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah. Berikut bangunan, tanaman, atau benda lain yang berada di atas tanah tersebut. Karena tanah tersebut di gunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan.

Penggunaan tanah secara tidak langsung yang dimaksud disini adalah penggunaan ruang di atas tanah untuk membentangkan konduktor SUTT maupun SUTET.

“Pemilik tanah masih memiliki hak atas aset mereka. Namun aktifitas mereka di batasi demi menjaga keamanan instalasi dan keselamatan makhluk hidup di bawahnya. Pembatasan aktivitas inilah yang patut mendapatkan sebuah penghargaan berupa pemberian kompensasi,” ucapnya.

Revisi ketentuan kompensasi sejalan dengan rekomendasi Ombudsman RI kepada Kementerian ESDM. Untuk menyusun dan membahas bersama dengan PT PLN (Persero) terkait pola pembiayan.

Dalam rangka pemangkasan tanam tumbuh di jalur transisi diantaranya pemberian kompensasi tanah, tumbuh lebih dari sekali.

Sumber: liputan6.com

Energia.id merupakan situs berita terkini, berita hari ini, berita terbaru, berita energi, berita bisnis, ekonomi, finansial, investasi di Indonesia dan Internasional terkini.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *