Strategi Kereta Api Indonesia Jaga Aset Demi Kepentingan Negara

Kereta Api Indonesia Jaga Aset

Kereta Api Indonesia Jaga Aset

ENERGIA.ID – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan akan terus menjaga aset perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perusahaan maupun negara.

Aset yang dimiliki KAI berupa aset railway dan non railway. Aset railway yaitu aset yang berkaitan langsung dengan operasional perjalanan kereta api seperti lokomotif, kereta, gerbong, dan lainnya.

Sedangkan Aset Non Railway yaitu aset yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan operasional perjalanan kereta api di antaranya aset tanah, rumah perusahaan, dan bangunan dinas.

“KAI berkomitmen untuk selalu menjaga seluruh aset yang dimiliki perusahaan agar dapat terus memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat luas,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 September 2021.

Joni menjelaskan total aset tanah Kereta Api Indonesia seluas 327.825.712 m2 yang tersebar di berbagai wilayah pada Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.

Selain itu, terdapat pula 16.463 unit rumah perusahaan serta 3.881 unit bangunan dinas.

Selain dimanfaatkan untuk kepentingan dinas, Kereta Api Indonesia melakukan optimalisasi atas aset tersebut dengan cara dikomersialkan, sehingga aset-aset itu menjadi produktif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Bentuk komersialisasi aset non railway tersebut digunakan di antaranya sebagai kantor, rumah makan, parkir, dan sebagainya.

“KAI terus melakukan pensertifikatan dan penjagaan untuk mengamankan asetnya. Di 2020, KAI melakukan pensertifikatan tanah seluas 2,67 juta m2 di berbagai wilayah. Sehingga saat ini terdapat 49 persen tanah KAI yang telah bersertifikat,” jelasnya.

Kereta Api Indonesia Jaga Aset

Guna mempercepat proses sertifikasi aset tersebut, lanjut Joni, KAI telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan RI, Kantor Pertanahan masing-masing kota atau kabupaten, dan pihak penegak hukum.

Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian aset-aset negara yang ada di pihak ketiga. Selain pensertifikatan, KAI juga melakukan penjagaan aset.

Penjagaan tersebut meliputi pendataan atau mapping aset, pemasangan patok tanda batas, pemasangan plang penanda aset, pemagaran (pascapenertiban), penertiban, dan penyelamatan aset melalui jalur hukum atau litigasi.

Jika ditemukan aset yang bermasalah, maka KAI akan menertibkan aset tersebut melalui berbagai langkah, seperti melalui metode non-penertiban, penertiban, atau bahkan harus menempuh jalur hukum berupa gugatan perdata/TUN atau laporan pidana.

Hingga saat ini masih terdapat 92,8 juta m2 atau 28 persen dari total keseluruhan aset KAI yang masih berstatus belum clean and clear.

Misalnya digunakan oleh pihak lain tanpa perikatan, digunakan oleh pihak lain dengan harga sewa yang tidak sesuai, masih dilakukan validasi, bahkan hingga diakui kepemilikannya oleh pihak lain.

“Dampak dari aset KAI yang masih belum clean and clear tersebut yaitu KAI tidak bisa memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya,” imbuhnya.

Joni mengatakan, KAI terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dengan menjaga aset yang dimiliki, KAI ikut andil dalam menjaga aset negara yang dapat digunakan untuk generasi penerus bangsa,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.