Ketahanan Pangan Indonesia Lewat Perubahan Pola Pikir Petani

Ketahanan Pangan Indonesia

Rubah Pola Pikir Petani Demi Jaga Ketahanan Pangan Indonesia

ENERGIA.ID – Ketahanan pangan Indonesia lewat perubahan pola pikir petani dari tradisonal ke modern atau menjadi petani cerdas (smart farming). Ini bertujuan untuk menghadapi tantangan pembangunan di bidang pangan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya keras merubah pola pikir petani menjadi pertanian modern alias smart faraming. Ini bertujuan untuk menghadapi tantangan pembangunan di bidang pangan.

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, inovasi dan pola pikir petani sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Maka itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor pertanian.

“Inovasi sangat penting karena kita menghadapi tren pertanian 4.0 dan tantangan pembangunan di bidang pangan dan pertanian yang semakin kompleks,” katanya dalam acara Dies Natalis ke-58 IPB University, Rabu (1/9/2021).

“Pemerintah terus berupaya untuk rubah mindset petani. Dari pertanian tradisional ke pertanian modern yang smart farming. Semua untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan inovasi teknologi produksi dan sistem distribusi. Sebab itu, Jokowi mengajak perguruan tinggi untuk menemukan inovasi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.

“Untuk itu saya mengajak seluruh citivitas akademika Institut Pertanian Bogor menjadikan IPB sebagai kampus pelopor inovasi menciptakan ruang yang makin nyaman bagi pemikiran dan karya-karya inovatif,” katanya.

“Terus menemukan inovasi yang memberikan solusi cerdas bagi masyarakat khususnya peningkatan kesejahteraan para petani. Serta memperkuat hilirisasi riset dan inovasi dengan membangun jalinan yang kuat bersama dunia industri,” paparnya.

Dengan cara itu, Jokowi bilang, IPB bisa menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah pangan dan pertanian di Indonesia.

“Berkontribusi menghasilkan smart shortcut dalam peningkatan daya saing negara kita di bidang pangan dan pertanian sehingga negara kita dapat menjadi negara yang maju, yang berdikari di bidang pangan,” ujarnya.

Presiden Jokowi Bentuk Badan Pangan Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Perpres tersebut, Badan Pangan Nasional akan di pimpin oleh seorang kepala.

Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional itu di teken Jokowi pada 29 Juli 2021. Sama seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berikut tiga faktanya:

Fungsi Badan Pangan Nasional

Fungsi Badan Pangan Nasional atau BPN tercantum jelas dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 3. Secara umum, BPN memiliki peran untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, BPN akan berperan sebagai pembuat kebijakan mengenai stabilitas harga, stok pangan dan segala hal yang berhubungan dengan sembilan komoditas pangan diantaranya beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai.

“Jadi intinya BPN itu ada di kebijakannya baik itu pengadaannya, berapa stoknya,” ujar Oke kepada detikcom, Rabu (25/8/2021).

Berbeda dengan Bulog

Dirjen Kemendag Oke Nurwan juga mengatakan, Bulog dan BPN memiliki beda fungsi meski masih di bawah naungan yang sama. Nantinya, kata dia, terdapat pengalihan tugas mengenai ketersediaan pangan dan stabilitas harga, yang awalnya dari Kemendag jadi BPN kepada Bulog.

“Akan jauh berbeda, Bulog kan eksekutor sementara BPN merumuskan kebijakan. Nanti karena ada fungsi yang dialihkan dari Kemendag ke BPN maka ini komandonya tidak lagi dari Kementerian Perdagangan, akan larinya dari BPN khusus untuk 9 komoditi yang dicantumkan di situ,” jelasnya.

Kemendag Setop Operasi Pasar Kebutuhan Pangan

Selain terdapat perubahan regulasi, ke depan Kementerian Perdagangan tak lagi melakukan operasi pasar terkait kebutuhan pangan dari sembilan komoditi tersebut. Kebijakan tersebut akan di ambil alih oleh Badan Pangan Nasional.

Termasuk, kata dia, salah satu contohnya mengenai harga komoditas di petani rendah itu berada di bawah BPN bukan Kementerian Pertanian.

“Misalnya harga di petani rendah itu di BPN tidak lagi di Kementan. Kalau harga di konsumen rendah atau tinggi Kemendag tidak lagi melakukan operasi pasar atau sebagainya,” ujarnya.

“Tapi intinya sudah di buat lembaga khusus untuk 9 komoditi yang ada di BPN. Sementara penafsiran saya begitu. Nah kita lihat nih selama masa transisi BPN ini, kan ini baru regulasinya, mungkin nanti secara bertahap akan segera dilakukan,” sambung Oke.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.