Proyek Energi Baru Terbarukan Ancam Bebani Keuangan Negara

Proyek Energi Baru Terbarukan

Proyek Energi Baru Terbarukan

ENERGIA.ID – Proyek energi baru terbarukan (EBT) akan berpengaruh pada fiskal karena negara akan menanggung beban besar untuk listrik dari sumber itu.

Hal itu mengemuka dalam dialog mengenai “RUU EBT Berpeluang Memukul Keuangan Negara”. Demikian disampaikan sejumlah pakar energi sembari mengingatkan.

Sebagaimana di ketahui, pemerintah dan DPR sedang berupaya mengejar target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 dengan mempersiapkan dua payung hukum secara hampir bersamaan.

Yakni Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dan revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap.

Dua aturan ini yang dinilai dapat memukul keuangan negara, keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, serta merugikan masyarakat.

Pada salah satu pasal di RUU EBT yang sedang di godok, PLN diwajibkan membeli atau menyerap listrik yang dihasilkan dari pembangkit-pembangkit energi terbarukan.

Selain itu, anggaran negara juga akan kian terbebani karena salah satu pasal pada RUU EBT menyebutkan bahwa negara akan membayar kelebihan selisih biaya pokok produksi listrik dan harga jual dari energi terbarukan.

“RUU EBT berimplikasi terhadap ruang fiskal ke depan karena menambah beban kompensasi yang harus ditanggung negara,” kata Ekonom Indef Abra Talattov dalam keterangan yang di terima Sabtu (11/9/2021).

Dia mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah menghadapi normalisasi defisit fiskal. Meski pada 2022 defisit fiskal masih diperbolehkan lebih 3%, tetapi mulai 2024 dan tahun-tahun selanjutnya.

“Defisit fiskal harus kembali di bawah 3% “Di sisi lain, APBN juga menghadapi beban tambahan sebagai dampak pandemi Covid-19,” kata dia.

Jangan sampai, lanjutnya, Indonesia hanya menjadi pasar dalam aksi pengembangan Energi Baru Terbarukan global ke depan.

Abra mengingatkan bahwa untuk saat ini saja, dengan rendahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) green infrastructure, Indonesia telah menjadi target pasar.

“Untuk saat ini yang diuntungkan memang negara-negara produsen, penghasil teknologi, dan infrastruktur dari sumber energi terbarukan, kita menjadi objek atau menjadi pasar,” katanya.

Proyek Energi Baru Terbarukan

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyebutkan bahwa APBN seyogyanya hanya digunakan sebagai pemantik.

Dia mencontohkan penggunaan APBN antara lain pada rancangan kebijakan berupa kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka teknis terkait dengan penyiapan tenaga kerja, kebutuhan rantai pasok industri manufaktur pendukung energi terbarukan dalam negeri, serta penetapan tarif yang pro pengembangan energi terbarukan.

“Swasta dapat berperan melalui berbagai skema pembiayaan inovatif yang telah disiapkan pemerintah, di antaranya skema financing, kerja sama government – badan usaha, dan crowdfunding atau urun dana,” ucapnya.

Adapun menurut Arifin, RUU Energi Baru Terbarukan yang menjadi inisiasi lembaga legislatif saat ini masih dibahas di DPR. Dia menyebutkan bahwa proses pembahasan formal antara DPR dan pemerintah belum dimulai.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyebutkan bahwa transisi energi memiliki tujuan yang positif, karena sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), juga sudah diratifikasi pada Paris Agreement.

Namun dia mengingatkan adanya risiko fiskal dalam draf RUU Energi Baru Terbarukan yang sedang dipersiapkan oleh DPR serta pada draf revisi Permen ESDM No 49/2018 demi mendorong percepatan transisi energi ke energi baru dan terbarukan.

Oleh karena itu, ujarnya, perlu koordinasi antara kementerian teknis serta Kementerian Keuangan yang mengatur soal anggaran negara.

“Yang perlu kita sadari bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan aspek lingkungan harus balance. Biasaya negara-negara di dunia akan fokus pada pertumbuhan, setelah titik tertentu baru fokus pada lingkungan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, umumnya terdapat rasio antara GDP per kapita dengan kerusakan lingkungan. Saat ini, ujarnya posisi gross domestic product (GDP) per kapita Indonesia masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, yakni hanya US$ 3.121 per 2020.

Sementara itu, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat sudah mencapai level GDP per kapita sebesar US$ 63.000, Singapura sebesar US$ 58.000, dan rata-rata negara di Eropa sudah memiliki GDP per kapita lebih dari US$ 30.000.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.