Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi Tersebar di Media Sosial

Menkes Tutup Data Pribadi Para Pejabat

Sertifikat Vaksinasi Presiden Joko Widodo

Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi

ENERGIA.ID – Sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi (Joko Widodo) beredar di media sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa masalah tersebut sudah di selesaikan. Kini data-data pejabat sudah di tutup agar tidak tersebar.

“Tadi malam kami menerima informasi mengenai masalah ini. Sekarang sudah di rapikan, sehingga data para pejabat itu di tutup,” katanya saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9).

Budi menjelaskan, mengapa NIK orang lain bisa di akses ke dalam aplikasi PeduliLindungi. Dia bilang, tujuannya mempermudah agar orang bisa mengecek sendiri di aplikasi tersebut apakah sudah di vaksin atau belum saat dia berkunjung ke tempat publik.

“Oleh karena itu kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes ngecek statusnya dia seperti apa atas permintaan masyarakat, jadi asal dia bisa masukin NIK dia, dia bisa lihat oh statusnya saya sudah di vaksin apa belum,” terangnya.

“Kalau ternyata ada perbedaan status saya udah di vaksin dua kali, kok di sini enggak keluar, itu kita bisa melakukan koreksi karena data entry tetep di Indonesia sering kali terjadi kesalahan,” ucapnya.

Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi Beredar, Pejabat Tidak Nyaman

Menurutnya, para pejabat juga tidak nyaman karena NIK-nya bisa tersebar karena aplikasi tersebut. Tapi, saat ini pihaknya sudah menutup data-data sejumlah pejabat yang sensitif.

“Memang tidak nyamannya bukan hanya Pak Presiden saja, tapi banyak pejabat pejabat juga yang NIK nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka itu akan kita tutup,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa menggunakan data orang lain adalah melanggar hukum di mana secara UU ITE tidak di bolehkan. Dia mencontohkan seperti bankir yang mengetahui NIK, alamat maupun tanggal lahir seseorang.

“Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data itu secara hukum salah, secara etis pun tidak baik. Karena itu kan data pribadi nasabah. Itu yang saya imbau yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar,” ujarnya.

“Masing-masing itu punya hak pribadi, kalau pun kita kebetulan tau, tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan,” tutup Budi.

Sebelumnya foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu di unggah lewat Twitter pada Jumat (3/9).

Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaskinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.

Dalam gambar tersebut tertulis telah di lakukan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua. Surat keterangan vaksin tersebut diberikan pada 27 Januari 2021.

Terdapat logo seperti Aplikasi PeduliLindungi di pojok kiri atas sertifikat vaksinasi tersebut. Warna sertifikat itu ungu muda di bawah terdapat logo KPC-PEN, Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

Hingga kini, unggahan gambar tersebut sudah retweet oleh 457 orang dan di sukai 488 orang. Para netizen juga mengomentari postingan sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi tersebut.

Sumber: merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.