Kelebihan Suplai Listrik, TOP Semakin Memberatkan PLN

TOP Semakin Memberatkan PLN

TOP Semakin Memberatkan PLN

ENERGIA.ID – PT PLN (Persero) saat ini tengah mengalami kelebihan suplai listrik akibat turunnya konsumsi listrik selama masa pandemi Covid-19.

Meski konsumsi masih lemah, namun Perusahaan Listik Negara tetap harus membeli listrik dari pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), terutama dari pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, sesuai dengan perjanjian jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA).

Skema tersebut dikenal dengan nama “Take or Pay” (TOP) alias ambil atau bayar denda. Perusahaan listrik negara mau tidak mau harus tetap mengambil listrik atau membayar denda kepada IPP bila pasokan yang diambil tidak sesuai dengan kontraknya.

Skema perjanjian jual beli listrik ini pun dikritisi oleh salah satu anggota Badan Anggaran DPR RI.

Ecky Awal Mucharam, Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan skema TOP ini bahkan diperkirakan bisa mencapai puluhan triliun per tahun. Dia menilai skema Take or Pay ini semakin memberatkan PLN di tengah terjadinya kelebihan pasokan (over supply) listrik saat ini.

Menurutnya, skema ini yang harus diperbaiki karena secara tak langsung juga menyebabkan inefisiensi kepada PLN. Pada akhirnya, ini juga terkait dengan subsidi listrik yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau mau memperbaiki PLN itu bukan sekedar di hilirnya, siapa penerimanya, tapi ada juga terkait loses. Misalnya inefisien yang bukan standar teknis, yang jumlahnya bisa puluhan triliun,” katanya.

“Yang lebih penting lagi di hulunya, mengenai kontrak jual beli ketenagalistrikan dari penyedia listrik swasta atau IPP. Kewajiban Take Or pay atau kewajiban membeli itu sangat memberatkan di tengah terjadi over supply,” paparnya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Banggar DPR RI, Kamis (09/09/2021).

TOP Membuat Sumber Energi PLN Tak Bisa Operasi Optimal

Dia berpendapat, adanya skema TOP ini juga membuat sejumlah pembangkit listrik yang dimiliki PLN, termasuk dari sumber energi terbarukan tidak bisa di operasikan secara optimal. Karena harus membeli listrik dari pengembang swasta tersebut.

“Coba dicek, apakah utilisasi bendungan-bendungan kita untuk tenaga listrik seperti Cirata, Saguling, Jati Luhur punya PLN sendiri, dan bendungan-bendungan besar lain teroptimalkan? sepengetahuan saya, berkali-kali rapat di sini, berulang kali itu tidak teroptimalkan karena ada kewajiban Take or Pay, Perusahaan listrik negara di paksa untuk membeli listrik swasta,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya ada bentuk ketidakadilan dalam skema jual beli listrik antara PLN dan IPP. Menurutnya, sudah sepatutnya ada keberanian, termasuk dari pemerintah, untuk ikut campur membenahi urusan ini.

“Ini ada unfairness, kenapa sih gak punya keberanian itu? masalah harganya, masalah klausulnya, conditional masa ga berani, due diligent one by one setiap masing-masing kontrak, masa gak berani, itu terus terulang-ulang, kasat mata loh itu,” ujarnya.

Bila itu bisa dibenahi, maka menurutnya efisiensi Perusahaan Listrik Negara akan lebih besar dan dana APBN pun tak terbuang sia-sia.

“Belum lagi kenapa terjadi harga produksi yang mahal? karena kita tahu masalah dalam pengadaan listrik ini. Itu diberesin dulu di hulu, maka akan terjadi efisiensi, selain ada isu biaya operasional, selain ada masalah-masalah di internal perusahaan listrik negara yang harus dibenahi,” tuturnya.

“Mudah-mudahan perusahaan listrik negara bisa membenahi diri, termasuk di hulu ini. Harusnya Direksi sekarang dan Kementerian ESDM harusnya punya keberanian itu,” imbuhnya.

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Mukhtasor juga berpandangan, kondisi ini bisa membuat APBN boncos. Pasalnya, negara akan mengeluarkan kompensasi yang berasal dari APBN untuk menutup kerugian akibat pemborosan ini.

Menurutnya, pemerintah mestinya tahu jika skema TOP ini membebani negara, dan mestinya pemerintah mencari jalan keluar dari skema TOP ini, bukan ditanggung Perusahaan listrik negara sendiri.

“Kalau harga lebih dari tarif yang wajar, pasti kompensasi kelebihan wajar ditanggung APBN. Artinya kewenangan negara, kewenangan pemerintah karena keluarkan duit APBN,” papar Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini kepada CNBC Indonesia, Kamis (09/09/2021).

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari mengatakan bahwa TOP adalah skema yang dibangun oleh PLN dan IPP dan bersifat bisnis antara kedua belah pihak alias Business to Business (B2B).

“Take or pay adalah skema yang dibangun oleh PLN dengan IPP secara B to B, yang dituangkan dalam kontrak mereka,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (09/09/2021).

Menurut Ida, karena sifat perjanjiannya B2B maka PLN dan IPP lah yang akan berdiskusi dan pemerintah tidak akan ikut campur.

“Kalau B2B, PLN dan IPP yang akan berdiskusi. Pemerintah gak ikut,” tegasnya saat ditanya apakah ada rencana pemerintah meminimalisasi dampak TOP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.