PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berencana untuk lebih agresif dalam eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) guna meningkatkan produksi dalam negeri dan memastikan ketahanan energi nasional.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang lebih mendukung penggunaan energi fosil.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, AS memilih untuk mundur dari Paris Agreement, yang mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca.
Muharram Jaya Panguriseng, Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi, menyatakan bahwa kebijakan Trump yang mengusung slogan “drill, baby, drill” bertentangan dengan upaya global untuk beralih ke energi hijau.
Menurutnya, keputusan Trump untuk mendukung eksplorasi energi fosil justru menarik perhatian, mengingat kebijakan global yang mengarah pada pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
“Ketika banyak pihak mendorong untuk meninggalkan energi fosil, malah Trump yang mengusung ‘drill, baby, drill’. Itu menjadi hal yang menarik,” ujarnya dalam Media Gathering Subholding Upstream di The Patra Bali, Badung.
Muharram menilai bahwa Indonesia tidak seharusnya sepenuhnya berkomitmen pada Paris Agreement jika negara-negara maju, seperti AS, masih melanjutkan pengeboran untuk memperkuat penggunaan energi fosil.
AS, yang menjadi salah satu penggagas Paris Agreement, justru memutuskan untuk mundur dari perjanjian tersebut.
“Bagi saya, rasanya tidak adil jika kita mengikuti protokol Paris, sementara negara-negara besar masih melakukan pengeboran,” katanya.
Sebagai respons, PT Pertamina Hulu Energi, yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina, akan melanjutkan eksplorasi migas secara lebih agresif untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.
Menurut Muharram, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong transisi energi yang tetap mencakup penggunaan energi fosil meskipun di sisi lain energi hijau juga didorong.
Indonesia tetap memerlukan energi fosil untuk memastikan ketahanan energi dan mendukung pembangunan nasional.
Muharram juga menambahkan bahwa meskipun Indonesia memiliki target untuk mencapai nol emisi pada tahun 2060, hal itu tidak berarti negara ini dapat sepenuhnya bergantung pada energi terbarukan (EBT).
Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 1.000 megaton minyak ekuivalen (MTOE) pada 2060, dan EBT hanya diperkirakan dapat memenuhi 31 persen dari kebutuhan tersebut.
Sisanya, sebanyak 20 persen dipenuhi dari minyak, 24 persen dari gas, dan 25 persen dari batu bara.
“Pada 2060, energi terbarukan hanya dapat mencakup 310 megaton oil ekuivalen, namun kebutuhan kita jauh lebih besar, yaitu 1.000 megaton oil ekuivalen. Oleh karena itu, energi terbarukan saja tidak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi kita,” jelasnya dikutip dari Kompas.
