Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Stevano Rizki Adranacus, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan satu catatan penting: efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi penegakan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Stevano dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Stevano menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Stevano.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah langkah yang hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, bahkan Vietnam, yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi global.
“Situasi ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tren efisiensi anggaran ini bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi juga negara-negara besar yang sedang menghadapi tantangan ekonomi yang berat,” tambahnya.
Stevano menjelaskan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang sangat diperlukan mengingat kondisi perekonomian global.
Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa kebijakan ini seharusnya tidak perlu dipertentangkan, melainkan dipahami sebagai upaya adaptasi terhadap tantangan ekonomi dunia.
Namun, Stevano juga memberikan perhatian khusus pada sektor penegakan hukum di Indonesia, yang menurutnya harus tetap menjadi prioritas meskipun ada upaya efisiensi anggaran.
“Saya harap program-program yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum, terutama yang menyentuh masyarakat, tidak dikurangi,” ujarnya.
Stevano mengingatkan pentingnya komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum yang adil dan tegas di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan suatu negara tercermin dari kualitas penegakan hukumnya, dan masyarakat akan menilai negara tersebut berdasarkan seberapa baik sistem hukum bekerja untuk mereka.
“Penegakan hukum tidak boleh lengah, dan rasa keadilan harus terus diwujudkan. Kami sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena wajah penegakan hukum adalah wajah negara itu sendiri,” tegas Stevano.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan penegakan hukum yang kuat sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap negara.
Dengan demikian, Stevano berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak mengorbankan aspek-aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
