Energia – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan pentingnya peran sektor swasta dalam percepatan transisi energi di Indonesia, khususnya dalam bidang riset, produksi, dan distribusi Energi Baru Terbarukan (EBT).
Menurutnya, transisi energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga sektor swasta yang memiliki kapasitas besar untuk melakukan riset mendalam dan mengembangkan infrastruktur terkait energi terbarukan.
“Peran sektor swasta sangat vital dalam transisi energi ini. Tidak hanya pemerintah, sektor swasta memiliki kapasitas untuk berinovasi dalam riset, produksi, dan distribusi energi terbarukan, yang sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar Eddy dalam acara Seminar Energi bertajuk “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” yang digelar di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (17/2/2025).
Eddy menambahkan, meskipun Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, tantangan utama yang dihadapi negara ini adalah tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batu bara. Hingga saat ini, batu bara masih menyumbang sekitar 61 persen dari total pembangkit listrik nasional.
“Ketergantungan kita terhadap energi fosil, terutama batu bara, masih sangat tinggi, dan kebutuhan energi masyarakat terus meningkat seiring waktu. Ini menjadi tantangan besar dalam mencapai target Net Zero Emission pada 2060,” jelasnya.
Tak hanya itu, Eddy juga menyoroti posisi Indonesia yang masih menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia. Namun, permintaan pasar terhadap batu bara semakin menurun seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya penanganan perubahan iklim. Meskipun demikian, batu bara masih menjadi komoditas yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
“Meski dunia mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara, Indonesia tetap menjadi eksportir terbesar, dan ini membutuhkan perhatian lebih. Untuk itu, kita perlu menciptakan sistem yang memungkinkan sektor swasta turut berkontribusi dalam distribusi energi terbarukan, seperti sistem ‘power wheeling’,” tambah Eddy.
Eddy juga mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim semakin nyata. Pada Desember 2024, beberapa wilayah di Indonesia mencatatkan suhu tertinggi hingga 38 derajat Celsius, yang menurutnya merupakan indikasi bahwa dunia kini bukan hanya menghadapi perubahan iklim, tetapi telah memasuki fase krisis iklim.
“Krisis iklim sudah di depan mata, dan kita harus menyadari bahwa transisi energi harus dilakukan dengan pendekatan manajemen krisis, bukan sekadar menjalani proses biasa seperti yang selama ini dilakukan,” tegas Eddy.
Pandangan Transisi Energi di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada, Prof. Djati Mardiatno, juga memberikan pandangannya mengenai transisi energi di Indonesia. Djati menekankan pentingnya keseimbangan antara ketahanan energi dan kebutuhan masyarakat dalam proses transisi energi.
Menurutnya, transisi energi harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak mengorbankan ketahanan energi negara.
“Kita perlu kajian mendalam terkait pengurangan penggunaan energi fosil di berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan pembangkitan listrik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa transisi energi tidak mengganggu ketersediaan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Djati.
Lebih lanjut, Djati menekankan pentingnya keberlanjutan dan kapasitas energi terbarukan yang harus setara dengan kebutuhan energi masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya energi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan mudah dan efisien oleh masyarakat luas.
“Selain itu, agar transisi energi berjalan dengan baik, sektor swasta perlu diberi insentif dan subsidi untuk memanfaatkan EBT. Ini dapat mendorong inovasi di bidang riset dan teknologi, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya ketahanan energi terbarukan yang lebih baik,” kata Djati.
Pernyataan tersebut mengindikasikan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, sektor swasta perlu didorong untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Menurut Djati, sektor swasta juga perlu diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam sistem distribusi energi terbarukan, baik itu melalui pembangunan infrastruktur maupun penyediaan akses energi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
Eddy Soeparno menutup diskusi dengan menyampaikan harapannya agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, dapat bekerja sama untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengatasi krisis iklim, dan memastikan ketahanan energi bagi generasi mendatang.
“Kita perlu bekerja bersama, mengoptimalkan potensi energi terbarukan, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Semua pihak harus bergerak cepat agar Indonesia tidak hanya memenuhi komitmen terhadap perubahan iklim, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tutup Eddy, seperti dilaporkan ANTARA.
