Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak bumi di Pulau Nipa, Kepulauan Riau, guna meningkatkan cadangan penyangga energi (CPE) negara.
Fasilitas ini diharapkan dapat menambah kapasitas cadangan energi dari 21 hari menjadi 51 hari, yang akan memberikan jaminan ketahanan energi yang lebih baik.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa proses investasi dan pembuatan Peraturan Menteri terkait Cadangan Penyangga Energi tengah disiapkan.
“Kami akan meningkatkan kemampuan penyangga energi dan menambah sekitar 30 hari,” ujar Bahlil dalam pernyataan di Jakarta pada Senin (3/2).
Namun, Bahlil tidak mengungkapkan secara rinci mengenai nilai investasi, jadwal pembangunan, maupun alasan pemilihan Pulau Nipa sebagai lokasi fasilitas penyimpanan tersebut.
Pulau Nipa yang berada di bawah pengelolaan Kota Batam memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan dengan Singapura, yang dikenal memiliki fasilitas penyulingan minyak terbesar di Asia Tenggara.
Selain fasilitas penyimpanan, pemerintah juga berencana untuk membangun fasilitas produksi minyak dalam waktu dekat, meskipun lokasi pastinya masih dalam pembahasan.
“Lokasi untuk fasilitas produksi bisa saja di Pulau Nipa, tetapi masih dalam proses pemilihan,” tambahnya.
Aturan Cadangan Penyangga Energi dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2024
Pemerintah juga mengatur cadangan penyangga energi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024. Perpres ini bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional dan mengatasi krisis energi serta darurat energi.
Terdapat tiga jenis CPE yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang lebih ramah lingkungan, elpiji (LPG) untuk kebutuhan industri, transportasi, dan rumah tangga, serta minyak bumi untuk kebutuhan operasional kilang minyak.
Dalam Perpres ini, jumlah cadangan energi yang ditetapkan untuk setiap jenis bahan bakar adalah 9,64 juta barel untuk BBM bensin, 525,78 ribu metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.
Meningkatkan Produksi Migas untuk Ketahanan Energi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa pihaknya sedang merancang model bisnis yang lebih efisien untuk meningkatkan cadangan energi nasional.
Saat ini, cadangan energi Indonesia hanya mampu bertahan sekitar 20 hari, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India yang memiliki cadangan energi hingga tiga bulan.
Bahkan, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat memiliki cadangan energi yang dapat menopang kegiatan masyarakat mereka selama lebih dari enam bulan.
Dadan juga menambahkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan produksi migas di dalam negeri melalui investasi asing.
Dua strategi utama yang diusung adalah pengembangan kegiatan Pertamina di luar negeri dan fleksibilitas dalam kontrak dengan perusahaan migas.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga tingkat imbal balik investasi (IRR) di sektor migas antara 13% hingga 17%, agar investasi di dalam negeri tetap menarik bagi para investor.
“Kami telah membuat kontrak produksi migas menjadi lebih fleksibel sehingga perusahaan bisa memilih bentuk imbal investasi antara peningkatan harga jual atau bagi hasil,” terang Dadan.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor energi serta meningkatkan kemandirian energi nasional.
Dengan peningkatan kapasitas cadangan energi dan kebijakan yang mendukung investasi di sektor migas, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan energi yang semakin kompleks di masa depan.
