Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengadakan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih pada Selasa, 11 Februari 2025.
Salah satu topik yang dibahas adalah rencana kontroversial Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut di bawah kendali AS. Namun, Raja Abdullah II menegaskan penolakannya terhadap ide tersebut.
Dalam pernyataannya melalui media sosial setelah pertemuan, Raja Yordania Abdullah II menegaskan bahwa Yordania dan negara-negara Arab memiliki posisi yang kuat dan bersatu dalam menentang pemindahan warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat.
“Ini adalah posisi yang kokoh dari seluruh negara Arab,” ujar Raja Yordania Abdullah II, menekankan pentingnya mempertahankan hak Palestina atas tanah mereka.
Raja Abdullah II menekankan bahwa prioritas saat ini adalah membangun kembali Gaza tanpa memindahkan penduduknya, serta memperbaiki kondisi kemanusiaan yang sangat buruk akibat konflik yang berlangsung.
“Memperbaiki Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan menangani krisis kemanusiaan di sana harus menjadi prioritas utama,” kata Raja Yordania Abdullah II.
Selain itu, Raja Abdullah II juga mengungkapkan bahwa Mesir sedang menyusun rencana untuk bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah dalam merespons ide tersebut.
Ia meminta Trump untuk bersabar dan menunggu respons dari Mesir serta diskusi lebih lanjut dalam pertemuan negara-negara Arab yang dijadwalkan di Riyadh, Arab Saudi.
Penolakan Raja Yordania terhadap Gagasan Trump
Sementara itu, dalam pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, Raja Yordania Abdullah II menggambarkan kondisi Gaza yang membutuhkan bantuan medis segera, terutama bagi anak-anak penderita kanker.
Trump menyatakan apresiasinya terhadap hal tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan yang sangat indah” dan mengakui bahwa ia tidak mengetahuinya sebelum pertemuan tersebut.
Raja Abdullah II juga berhasil meyakinkan Trump untuk menarik kembali pernyataannya yang sebelumnya mengancam akan menghentikan bantuan kepada Yordania dan Mesir jika kedua negara tidak menerima warga Gaza. “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita lebih baik dari hal semacam itu,” kata Trump seperti yang dilaporkan detikcom.
Trump sebelumnya mencetuskan gagasan untuk menjadikan Gaza sebagai wilayah yang “dikuasai” oleh Amerika Serikat, dengan rencana untuk membangun kembali kawasan yang hancur akibat perang dan memindahkan warga Palestina.
Ide ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa Palestina tidak akan melepaskan hak atas tanah mereka, serta dari Hamas yang mengecamnya sebagai upaya pengusiran warga Palestina.
Arab Saudi juga menegaskan penolakan mereka terhadap upaya apapun yang bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka, dengan Riyadh menyatakan bahwa posisi mereka dalam mendukung Palestina tidak bisa dinegosiasikan. Sementara itu, Mesir dan Indonesia juga menolak rencana relokasi paksa warga Palestina tersebut.
Rencana Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan mengusulkan “kepemilikan jangka panjang” atas wilayah tersebut, yang diumumkan pada awal Februari 2025, terus mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional, terutama terkait dengan hak dan nasib warga Palestina.
