Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp 193,65 miliar.
Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers virtual pada Kamis (13/2).
Ia menegaskan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran, pihaknya tetap akan memprioritaskan upaya antisipasi kebencanaan dan pelayanan maksimal untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materiil.
“Prioritas kami adalah pengamanan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa kegiatan yang tidak mendesak, seperti pembuatan peta, akan kami tunda sementara,” ujar Wafid dikutip dari Katadata.
Meski begitu, Badan Geologi tetap akan mengoptimalkan kegiatan lapangan dengan pemanfaatan anggaran yang ada, meskipun harus melakukan penyesuaian terkait jumlah personel dan durasi pelayanan di lapangan.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM secara keseluruhan mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,66 triliun.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian ESDM mencapai Rp 1,66 triliun, atau sekitar 42% dari pagu anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 3,91 triliun,” kata Yuliot dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/2).
Yuliot menambahkan bahwa seluruh direktorat jenderal dan badan yang berada di bawah Kementerian ESDM mengalami dampak efisiensi anggaran.
Salah satu sektor yang terkena pemangkasan paling besar adalah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik).
Ditjen Gatrik yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp 457 miliar, kini harus menghadapi pemangkasan sebesar Rp 355 miliar, meninggalkan anggaran tersisa sebesar Rp 102 miliar.
