Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah.
Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di DPR RI pada Jumat, 14 Februari 2025, Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa program beasiswa KIP Kuliah tetap didukung anggaran penuh.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada 2025, jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah mencapai lebih dari satu juta mahasiswa, tepatnya 1.040.192 orang.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk mendukung kelanjutan program beasiswa ini.
“Kami pastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah. Semua mahasiswa yang sudah dan sedang menerima beasiswa ini bisa melanjutkan pendidikan seperti biasa,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjamin bahwa beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 40.030 penerima dan Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama tetap berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
Dia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya akan memengaruhi operasional pendidikan perguruan tinggi, seperti biaya perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial. “Efisiensi ini tidak akan memengaruhi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT),” tegasnya.
Efisiensi Anggaran Menjadi Tantangan untuk Beasiswa Pendidikan
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang diumumkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, memicu pemangkasan besar-besaran anggaran kementerian dan lembaga.
Salah satu yang terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp22,5 triliun, hampir setengah dari pagu anggaran awal.
Pemangkasan anggaran ini berpotensi mempengaruhi sejumlah program beasiswa yang dikelola oleh Kemendikti, seperti Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), serta Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB). Salah satu yang terdampak signifikan adalah Beasiswa KIP Kuliah yang dipotong Rp1,31 triliun dari total anggaran sebesar Rp14,698 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Kemendikti berencana untuk mengajukan agar anggaran untuk beasiswa tetap dipertahankan sesuai dengan pagu anggaran awal.
Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Saintek, menyatakan bahwa beasiswa untuk pendidikan tinggi harus menjadi prioritas dan tidak seharusnya terkena pemangkasan.
Adapun sejumlah program beasiswa yang berpotensi terkena Efisiensi Anggaran tersebut antara lain:
- Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah): Beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan potensi akademik yang baik.
- Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Diperuntukkan bagi mahasiswa D4, S1, S2, dan S3 untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik): Ditujukan untuk mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) atau penyandang disabilitas.
- Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB): Untuk mahasiswa internasional dari negara berkembang yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia.
- Beasiswa Tenaga Kependidikan dan Dosen: Dikhususkan untuk dosen dan tenaga kependidikan yang ingin melanjutkan pendidikan Pascasarjana.
Dengan adanya pemangkasan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa beasiswa yang ada tetap mendukung perkembangan pendidikan tanpa mengurangi akses pendidikan tinggi bagi kalangan menengah ke bawah.
