Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong upaya efisiensi anggaran negara yang dipandang sebagai langkah penting untuk mendukung kelancaran program-program strategis di Indonesia.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berupaya untuk memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Angka ini terbilang signifikan dan menyasar dua pos utama, yaitu pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut merupakan langkah penting agar anggaran negara digunakan lebih efisien.
“Presiden Prabowo menginstruksikan agar anggaran difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/1/2025).
Efek Efisiensi Anggaran pada Kementerian dan Lembaga
Efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada program pemerintah, tetapi juga berimbas pada kesejahteraan pegawai di kementerian dan lembaga.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, misalnya, mengaku mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp722,73 miliar, yang mencakup berbagai pos belanja, termasuk honorarium pendamping desa.
Namun, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa meski anggaran dipangkas, honorarium pendamping desa tetap akan dibayar selama setahun penuh.
Di sisi lain, Kementerian Transmigrasi juga mengalami kesulitan setelah pemangkasan anggaran, dengan kekurangan dana sebesar Rp50 miliar untuk gaji pegawai.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus menghadapi kenyataan pahit, yakni pemotongan anggaran yang berdampak pada ribuan pegawai kontrak yang dirumahkan.
Hal ini menjadi sorotan publik karena proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya berjalan terhambat, dan dampaknya pun cukup besar terhadap sektor-sektor terkait.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Perekonomian
Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai bahwa kebijakan penghematan anggaran tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran.
Pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer akibat pemangkasan anggaran dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang selanjutnya menghambat konsumsi domestik.
Daya beli masyarakat merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, konsumsi rumah tangga akan menurun drastis.
Hal ini akan berimbas pada berbagai sektor, seperti ritel, transportasi, dan jasa, yang sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat.
Dengan kata lain, pemangkasan anggaran di sektor tertentu dapat menciptakan efek domino yang merugikan banyak pihak.
Selain itu, Rizal juga menyoroti pemangkasan anggaran pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur. Belanja infrastruktur selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Efisiensi anggaran di sektor ini berpotensi mengurangi daya saing Indonesia di pasar global dan menurunkan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat melambat lebih jauh.
Program MBG sebagai Solusi Pendukung Ekonomi
Meski efisiensi Anggaran membawa dampak negatif, pemerintah juga mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah untuk mendorong perekonomian domestik.
Program ini diharapkan bisa meningkatkan konsumsi pangan lokal, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperbaiki gizi masyarakat.
Namun, Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Shofie Az Zahra mengingatkan bahwa dampak positif dari MBG mungkin tidak akan cukup untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat pemangkasan anggaran di sektor-sektor lain.
“MBG memang bisa meningkatkan kesejahteraan individu dengan memberikan akses makanan bergizi, tetapi dampaknya terhadap perekonomian jauh lebih kompleks dan tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal,” ujarnya seperti diberitakan CNN Indonesia.
Ketika banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat penghematan anggaran, penurunan daya beli masyarakat menjadi lebih nyata, dan ini akan mengurangi dampak positif yang diharapkan dari program MBG.
Menyusun Kebijakan Fiskal yang Seimbang
Melihat berbagai dampak dari efisiensi anggaran ini, Rizal dan Shofie sepakat bahwa pemerintah perlu mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih seimbang dan inklusif.
Meskipun efisiensi anggaran sangat penting, pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pemangkasan tersebut, terutama terhadap sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja dan investasi.
Solusi yang lebih holistik diperlukan agar perekonomian Indonesia tetap berkembang meski di tengah tantangan anggaran yang ketat.
Kebijakan fiskal yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan sosial akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Kesimpulan
Pemangkasan anggaran sebesar Rp306 triliun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya efisiensi anggaran memang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.
Meskipun program-program seperti Makan Bergizi Gratis diharapkan bisa meningkatkan konsumsi domestik, dampak dari pengurangan anggaran di sektor lain, seperti infrastruktur dan pekerjaan, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi stabilitas perekonomian jangka panjang.
