Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi, Doddy Ariefianto.
Doddy menilai kebijakan ini sebagai bentuk kesadaran pemerintah terhadap kesehatan perekonomian negara dan upaya untuk membangun budaya fiskal yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Langkah efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan anggaran yang lebih berkualitas, dengan fokus utama pada kesejahteraan rakyat,” ujar Doddy dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (14/2/2025).
Doddy, yang juga seorang doktor ekonomi dari Universitas Indonesia, juga menegaskan bahwa ia sepakat dengan keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan program subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP.
Menurutnya, pengurangan atau penghapusan program tersebut akan memiliki dampak besar, terutama bagi generasi penerus yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih terjangkau.
“Subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan hanya bantuan finansial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” tambah Doddy.
Ia pun memberikan rekomendasi agar pemerintah tetap menjaga keberlanjutan program-program tersebut untuk menghindari dampak negatif di masa depan yang dapat merugikan masyarakat dan perkembangan bangsa.
Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Akan Berdampak Pada Gaji ASN
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan memengaruhi gaji aparatur sipil negara (ASN). Prabowo mengklarifikasi bahwa isu pemotongan gaji ASN yang beredar adalah tidak benar.
“Narasi mengenai pemotongan gaji ASN itu tidak benar sama sekali,” tegas Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah fokus pada pengurangan kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas luar negeri dan seminar yang tidak mendesak.
Penghematan anggaran tersebut, menurutnya, akan dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
“Saya ingin efisiensi anggaran ini tidak mengganggu operasional yang penting. Program-program berjalan, termasuk pendidikan, akan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya dikutip dari Beritasatu.
Prabowo mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang berhasil dicapai sejauh ini sudah mencapai sekitar Rp 300 triliun, tanpa mengurangi anggaran untuk program-program utama yang mendukung kesejahteraan rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Tidak Akan Berdampak pada Beasiswa dan UKT
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan berdampak pada pemotongan anggaran untuk kegiatan yang bersifat vital, seperti biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (UKT) dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Efisiensi yang kami lakukan fokus pada pengurangan aktivitas yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial lainnya. Program-program seperti UKT dan KIP akan tetap dipertahankan,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).
Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menciptakan anggaran yang lebih optimal tanpa merugikan sektor-sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.
