Indonesia terus mempercepat langkah transisi energi dengan menargetkan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 75,6 gigawatt (GW) pada tahun 2035, yang tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan akselerasi, terutama dalam pengembangan energi surya dan angin.
Oleh karena itu, perencanaan strategis yang matang dan pemantauan ketat terhadap proyek-proyek prospektif yang total kapasitasnya mencapai 45 GW menjadi kunci utama kesuksesan Indonesia dalam mencapai target EBT pada 2035.
Potensi Tenaga Surya Sebagai Solusi Utama
Laporan dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyebutkan bahwa tenaga surya menjadi salah satu solusi utama dalam mempercepat pencapaian target EBT di Indonesia.
Dari total 45 GW proyek prospektif yang terdaftar, sekitar 16,5 GW berasal dari tenaga surya. Angka ini lebih dari lima kali lipat dari target dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) CIPP sebesar 3,1 GW, dan 30% lebih tinggi dari target RUKN 2030 yang sebesar 12,8 GW.
Katherine Hasan, analis dari CREA, menilai bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong proyek tenaga surya dalam skala lebih besar sebelum 2030-2035, dengan mengacu pada pengalaman negara-negara seperti Vietnam dan China.
“Jika proyek-proyek ini dipercepat dan dipantau dengan baik, kapasitas energi terbarukan Indonesia bisa meningkat hingga empat kali lipat dalam satu dekade ke depan, membantu Indonesia melampaui target RUKN 2030,” ujar Katherine.
Pengembangan Energi Angin Masih Tertinggal
Namun, di sisi lain, pengembangan energi angin di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Global Energy Monitor (GEM) mencatat bahwa hanya ada 2,5 GW proyek prospektif tenaga angin, jauh di bawah target RUKN 2030 yang sebesar 4,8 GW.
Hal ini menandakan bahwa Indonesia perlu melakukan upaya ekstra untuk menarik investasi dan mempercepat pengembangan energi angin agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan pemetaan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang realistis, Indonesia memiliki potensi untuk melampaui target RUKN, yang akan membawa negara ini menuju pencapaian target EBT yang lebih cepat dan lebih efisien.
Proyek-Proyek Prospektif dan Kesiapan Konstruksi
Saat ini, dari total proyek prospektif sebesar 45 GW, sekitar 30,6 GW telah memiliki jadwal konstruksi yang jelas. Namun, ada sekitar 13,6 GW lainnya yang masih belum memiliki jadwal pasti, yang terdiri dari 10,7 GW untuk tenaga surya, 1,8 GW untuk tenaga angin, dan 1,1 GW untuk energi panas bumi.
Jika seluruh proyek ini terealisasi, kapasitas pembangkit listrik nasional bisa mencapai 58,5 GW, atau sekitar 77% dari target RUKN 2035.
Untuk memastikan tercapainya target tersebut, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 18 GW kapasitas pembangkit baru. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih proaktif sangat diperlukan agar proyek-proyek energi terbarukan dapat segera diwujudkan.
Tantangan dalam Porsi Energi Fosil
Meskipun Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, laporan dari CREA juga menunjukkan bahwa porsi energi fosil dalam RUKN masih cukup besar.
Pada 2040, RUKN masih memperkirakan 41% dari produksi listrik berasal dari batu bara dan 17% dari gas, sementara energi terbarukan hanya berkontribusi sekitar 36%.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas energi fosil pada 2040, proyeksi dalam RUKN 2024-2060 menunjukkan bahwa energi terbarukan baru mencapai 50% pada 2060, dengan sisa kapasitas berasal dari batu bara, gas, dan teknologi penangkapan karbon (CCS).
Hal ini berbeda dengan rekomendasi dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yang mendukung sistem listrik bebas fosil pada 2060.
Pentingnya Akselerasi Investasi Energi Terbarukan
Lauri Myllyvirta, analis utama CREA, mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mempercepat investasi dan implementasi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, agar dapat mencapai target EBT yang optimal.
Investasi pada energi terbarukan seharusnya menjadi prioritas daripada berfokus pada teknologi yang lebih mahal dan kurang efisien, yang dapat menghambat visi Indonesia untuk bebas fosil dan membatasi peluang investasi hijau ke depannya.
Pemerintah Prabowo Tidak Akan Menutup Semua PLTU Batu Bara
Meskipun Indonesia berkomitmen untuk transisi menuju energi terbarukan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Pangan, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Pemerintah Prabowo Subianto tidak akan menutup seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 2040.
“Indonesia tidak akan menutup seluruh PLTU batu bara karena hal ini bisa berisiko terhadap stabilitas ekonomi,” ujarnya dalam ESG Sustainability Forum 2025.
Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas total 103 GW, di mana 75% dari kapasitas tersebut akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Ini termasuk pembangkit tenaga surya, geotermal, angin, dan biomassa, serta pembangunan pembangkit nuklir yang juga akan mendukung transisi energi.
Dengan strategi tersebut, Indonesia berharap dapat menjaga keseimbangan antara transisi energi dan kebutuhan energi yang tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
