Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) optimistis bahwa industri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia akan terus berkembang meski adanya gejolak geopolitik di awal tahun 2025.
Meskipun Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Perjanjian Paris, AESI meyakini bahwa langkah tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap industri energi baru terbarukan di Indonesia.
Pada Selasa (28/1), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa AS resmi mengundurkan diri dari Perjanjian Paris, yang merupakan kesepakatan internasional tentang perubahan iklim yang diadopsi pada tahun 2015 oleh 195 negara.
Perjanjian tersebut bertujuan untuk membatasi pemanasan global dengan menjaga suhu rata-rata global tidak lebih dari 2 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu praindustri, dan berusaha untuk mendekatinya ke 1,5 derajat Celsius.
Namun, Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menilai bahwa keputusan AS untuk keluar dari Perjanjian Paris tidak akan berpengaruh besar terhadap industri PLTS di Indonesia.
Seperti dikutip dari laporan Katadata.co.id pada Selasa (4/2), Mada menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada perubahan signifikan terkait komitmen ekspor energi terbarukan ke AS. “Saya belum menerima informasi dari anggota AESI bahwa ada perubahan terkait ekspor PLTS ke AS,” ujarnya.
Mada juga menegaskan bahwa meskipun AS menarik diri dari perjanjian iklim tersebut, industri PLTS Indonesia tidak akan kehilangan arah. “Saya tetap yakin industri PLTS akan tetap tumbuh,” tambahnya.
Selain pengunduran diri AS dari Perjanjian Paris, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia juga sempat mengalami sedikit ketegangan akibat ketidakpastian yang ditunjukkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai kejelasan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor EBT.
Meski begitu, Mada tetap optimistis bahwa industri PLTS akan terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Optimisme tersebut didorong oleh kebijakan yang baru saja diambil pemerintah, di mana mereka memberikan kemudahan dalam pengembangan EBT, terutama terkait dengan pelonggaran ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dianggap lebih mempermudah proses pembangunan dan implementasi PLTS di Indonesia.
“Sampai saat ini, AESI masih mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan PLN dalam pengembangan PLTS,” tambah Mada.
Dengan dukungan tersebut, AESI merasa yakin bahwa perkembangan PLTS di Indonesia akan terus meningkat, terlepas dari situasi geopolitik global.
Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung transisi energi menuju energi terbarukan, mengingat potensi besar energi surya di negara tropis ini.
Hal ini sejalan dengan visi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Industri PLTS di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang mengingat intensitas sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, menjadikannya sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang sangat menjanjikan.
AESI terus mendorong agar sektor ini semakin maju, dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi negara.
Secara keseluruhan, meskipun ada gejolak geopolitik dan keputusan AS keluar dari Perjanjian Paris, sektor energi surya di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dengan dukungan pemerintah, PLN, dan sektor terkait lainnya, mengingat potensi besar yang dimiliki dan kebutuhan untuk transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
