Pemerintah Lunasi Dana Kompensasi BBM Rp132 T ke Pertamina

Pemerintah Lunasi Dana Kompensasi BBM

ENERGIA.ID – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp132,44 triliun kepada PT Pertamina (Persero).

Dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dalam rangka implementasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite hingga kuartal III-2023.

Total dana tersebut berasal dari kompensasi selisih harga pada kuartal III-2023 senilai Rp82,73 triliun, 2022 sejumlah Rp49,14 triliun, dan 2021 sebanyak Rp569 miliar.

“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan triwulan III-2023,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resminya, Kamis (4/1/2023).

Nicke mengatakan perseroan juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan program BBM Satu Harga.

Pertamina, kata dia, juga terus berupaya untuk agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak. Upaya tersebut antara lain program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU.

“Hasilnya makin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan.”

Selain itu, Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal yang dipantau langsung oleh pusat komando Pertamina dan ditindaklanjuti oleh tim di lapangan.

Exception signal ini mengirimkan data transaksi tidak wajar, di antaranya pengisian Solar di atas 200 liter untuk satu kendaraan bermotor pada hari yang sama, pengisian BBM bersubsidi dengan tidak memasukkan nomor pelat kendaraan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya upaya yang diberlakukan sejak Agustus 2022, perusahana migas milik negara ini juga mengeklaim berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$200 juta atau sekitar Rp3,04 trilliun.

Di lain sisi, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

“Lalu, Pertamina mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite,” kata Nicke.