Proses perbaikan fasilitas smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, masih berlangsung.
Perusahaan berupaya mempercepat pemasangan peralatan pengganti yang rusak pascakebakaran smelter pada Oktober 2024 lalu.
Sebagai alternatif pengiriman yang lebih cepat, Freeport menggunakan pesawat kargo untuk mendistribusikan peralatan yang diperlukan, menggantikan moda transportasi laut.
“Pengiriman menggunakan pesawat kargo adalah langkah cepat untuk memastikan proses perbaikan berjalan lebih efisien,” jelas Katri Krisnati, VP Corporate Communications PTFI, dikutip dari Katadata pada Rabu malam (13/2).
Diharapkan, operasi smelter dapat meningkat secara bertahap (ramp-up) pada akhir semester pertama tahun 2025.
Pasca-kejadian kebakaran tersebut, Freeport mengajukan permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada pemerintah, mengingat hasil tambang dari Papua tidak dapat diproses di smelter yang sedang diperbaiki. Perusahaan terus berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait perpanjangan izin tersebut.
“Kami optimis pemerintah akan memberikan kelonggaran ini mengingat situasi darurat yang terjadi pada smelter kami pada Oktober 2024,” tambah Katri.
Sementara itu, induk usaha PTFI, Freeport McMoRan (FCX), berencana untuk mengekspor konsentrat tembaga pada kuartal pertama 2025.
Smelter yang tengah diperbaiki ini dibangun dengan investasi sekitar US$ 3 miliar (setara dengan Rp 49 triliun), sehingga operasionalnya terganggu sementara waktu.
FCX juga memastikan kesiapan untuk membayar bea keluar sebesar 7,5% atas ekspor konsentrat tembaga sepanjang tahun 2025.
Dalam laporan tahunan 2024, PTFI memperkirakan total biaya yang diperlukan untuk restorasi dan penggantian fasilitas smelter mencapai sekitar US$ 100 juta (sekitar Rp 1,63 triliun), sebagian besar dari biaya tersebut diharapkan dapat dipulihkan melalui program asuransi konstruksi.
Persyaratan Pemerintah untuk Relaksasi Ekspor Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah bersedia memberikan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia hingga 2025. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
“Kami akan memberikan izin perpanjangan, tetapi mereka harus menetapkan kapan perbaikan smelter ini selesai, agar ada kejelasan dan keseimbangan,” kata Bahlil pada Selasa lalu.
Pemerintah menuntut adanya percepatan dalam waktu perbaikan fasilitas tersebut, dan jika target waktu perbaikan sudah ditentukan, maka perpanjangan relaksasi dapat diproses lebih lanjut.
Sebelumnya, masalah ini telah dibahas dalam Rapat Kebijakan Ekspor Konsentrat Tembaga PTFI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 7 Februari lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Perdagangan juga menyatakan dukungannya terhadap rencana perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport hingga Desember 2025.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan bahwa dukungan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk analisis biaya dan manfaat, dampaknya terhadap sektor hulu, serta dampak sosial dan ekonomi.
“Namun, kebijakan ini tetap harus sejalan dengan tujuan hilirisasi sumber daya alam yang menjadi prioritas pemerintah,” pungkasnya.
