Energia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan serangkaian kebijakan strategis yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pengumuman kebijakan strategis disampaikan oleh Presiden dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Salah satu kebijakan strategis yang disampaikan Prabowo adalah kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Kebijakan strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa devisa dari ekspor SDA dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
“Dalam kuartal pertama tahun ini, kami meluncurkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada bulan Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN dan swasta pada bulan Maret 2025.
Keempat, pemberian stimulus pada bulan Ramadan berupa diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan,” ungkap Prabowo.
Selain kebijakan-kebijakan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi lainnya.
Salah satunya adalah optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan realisasi panen padi.
Prabowo menuturkan bahwa produksi beras Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang akan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Beberapa paket stimulus ekonomi yang akan diberikan antara lain diskon tarif listrik, PPN DTP untuk pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP untuk kendaraan listrik dan hibrida, serta subsidi pajak untuk motor listrik. Selain itu, ada juga PPh DTP untuk sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, dan penyaluran KUR yang lebih efisien,” jelas Presiden.
Presiden juga menyoroti upaya transformasi ekonomi jangka panjang yang akan dilakukan melalui sejumlah kebijakan pendorong daya saing.
Beberapa di antaranya adalah program ketahanan pangan dan energi, serta pengelolaan BUMN yang lebih optimal.
Salah satu langkah penting adalah peluncuran Danantara, sebuah dana investasi nasional yang akan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan ekonomi yang dimiliki BUMN.
“Kami akan mengoptimalkan pengelolaan BUMN dengan mengonsolidasikan seluruh aset dan sumber daya ke dalam Dana Investasi Nasional yang akan kami luncurkan pada 24 Februari mendatang.
Dana ini akan diberi nama Danantara (Daya Anagata Nusantara) dan akan dikelola untuk memperkuat sektor ekonomi Indonesia,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan rencana pembentukan Bank Emas Indonesia, yang akan menjadi lembaga pertama di Indonesia yang khusus mengelola cadangan emas nasional.
Saat ini, Indonesia belum memiliki bank yang secara khusus menangani emas, yang sebagian besar diekspor keluar negeri.
“Indonesia belum memiliki bank khusus untuk emas kita, padahal cadangan emas kita sangat besar. Selama ini, emas banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kami ingin Indonesia memiliki bank khusus untuk emas, dan Insya Allah, kami akan meresmikannya pada 26 Februari 2025,” ujar Prabowo.
Di tingkat global, Indonesia juga sedang mempercepat proses keanggotaan dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) serta menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan internasional.
Presiden menyebutkan, Indonesia sedang menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), perjanjian Uni Eropa-CEPA, dan melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kami juga terus mempercepat penyelesaian perjanjian CEPA dengan Kanada yang akan membuka peluang perdagangan lebih luas. Selain itu, kami terus bekerja sama dengan Uni Eropa dalam CEPA dan mendaftarkan Indonesia sebagai anggota OECD untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah ekonomi global,” tutup Presiden.
Dengan serangkaian kebijakan strategis ini, Presiden Prabowo berharap Indonesia akan semakin tangguh di bidang ekonomi, dengan daya beli masyarakat yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
