Energia – Pada Senin, 17 Februari 2025, gelombang protes mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengguncang Jakarta dengan aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap.”
Demonstrasi ini dipimpin oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Iqbal Cheisa Wiguna, yang menyuarakan keprihatinan terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut informasi yang diterima oleh Iqbal, sekitar 600.000 mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) terancam tidak dapat melanjutkan studi mereka akibat pengurangan anggaran di sektor pendidikan.
Latar Belakang Aksi Mahasiswa UI
Isu efisiensi anggaran yang mempengaruhi sektor pendidikan ini bermula dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan dana di berbagai kementerian dan lembaga.
Kebijakan ini, meskipun dimaksudkan untuk menyeimbangkan anggaran negara, ternyata berdampak langsung pada akses pendidikan tinggi bagi ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang sedang mengenyam pendidikan di UI.
Iqbal Cheisa Wiguna mengungkapkan bahwa kabar ini disampaikan kepada pihak BEM UI sekitar 3 hingga 4 hari yang lalu, dan segera menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa.
“Teman-teman mahasiswa merasa sangat sedih mendengar kabar bahwa 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K ini terancam tidak dapat melanjutkan kuliahnya,” kata Iqbal saat ditemui di halaman FISIP UI.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan mahasiswa yang mendapatkan KIP-K, namun juga dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran pada Mahasiswa
Selain ancaman terhadap penerima KIPK, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berpotensi mempengaruhi sektor pendidikan tinggi secara lebih luas.
Iqbal menyebutkan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi salah satu dampak yang dikhawatirkan oleh mahasiswa UI dan mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Kami melihat ada kemungkinan besar UKT akan naik, dan ini tentu akan sangat memberatkan mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Iqbal dikutip dari Sindonews.
Dampak dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Jika anggaran untuk pendidikan dipotong, maka semakin banyak mahasiswa yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Hal ini tentu akan menciptakan ketidakadilan, di mana hanya mereka yang mampu secara finansial yang bisa mengakses pendidikan berkualitas, sementara yang kurang beruntung terpaksa menghentikan studi mereka.
Tuntutan Mahasiswa UI dalam Aksi “Indonesia Gelap”
Sebagai respons terhadap situasi yang dianggap semakin gelap bagi dunia pendidikan Indonesia, mahasiswa UI bersatu untuk menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar pada hari itu.
Pertama, mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak tepat, terutama dalam sektor pendidikan.
Mahasiswa UI percaya bahwa penghematan anggaran pada sektor pendidikan justru akan merugikan masa depan bangsa.
Kedua, mereka mengkritisi evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tidak berjalan efektif dan kurang tepat sasaran.
Mahasiswa UI merasa program ini perlu dievaluasi agar lebih bermanfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan dukungan finansial dan gizi.
Ketiga, mahasiswa UI menyuarakan keprihatinan terkait RUU Minerba, khususnya mengenai pasal yang mengizinkan kampus untuk mengelola izin tambang.
Mahasiswa menilai bahwa hal ini dapat membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Keempat, mahasiswa UI mengkritisi inkonsistensi dalam kebijakan pemerintah yang dinilai sering berubah-ubah dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan.
Mereka meminta pemerintah untuk lebih konsisten dalam merumuskan kebijakan yang mendukung masa depan bangsa.
Kelima, mahasiswa UI menuntut agar tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik segera dicairkan. Sebagai ujung tombak pendidikan, dosen dan tenaga pendidik juga harus mendapatkan perhatian yang layak, terutama di tengah kesulitan ekonomi akibat kebijakan anggaran yang terbatas.
Aksi Demo Indonesia Gelap di Jakarta dan Seruan untuk Pemerintah
Aksi demo “Indonesia Gelap” diikuti oleh sekitar 1.000 mahasiswa UI, yang kompak mengenakan almamater kuning dan kaus hitam.
Mereka bersatu dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil, bergerak menuju Patung Kuda di Jakarta Pusat.
Iqbal Cheisa Wiguna mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah untuk menyampaikan suara mahasiswa langsung kepada pemerintah di Istana Negara.
“Jika kami tidak bisa sampai ke Istana Negara, kami akan tetap menyuarakan tuntutan kami di Patung Kuda,” tambahnya.
Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap ini menjadi simbol perjuangan mahasiswa untuk hak pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih luas bagi seluruh kalangan.
“Indonesia Gelap” bukan hanya sekadar aksi protes, tetapi juga panggilan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan mahasiswa.
Kesimpulan
Aksi demo Indonesia Gelap mahasiswa UI yang digelar pada 17 Februari 2025 ini mencerminkan rasa keprihatinan yang mendalam terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan dunia pendidikan.
Dengan tuntutan yang jelas dan tegas, mahasiswa UI berharap agar pemerintah mendengarkan suara mereka dan memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan pendidikan.
Aksi demo Indonesia Gelap ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
